1.072 Pejabat MHI Teken Pakta Integritas, Menaker Pesan Hal Ini
Dalam upaya meningkatkan integritas dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (MHI), sebanyak 1.072 pejabat eselon di kementerian tersebut secara resmi menandatangani pakta integritas. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.
Acara penandatanganan pakta integritas ini dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, yang memberikan arahan dan pesan penting kepada seluruh pejabat yang terlibat. Dalam sambutannya, Menaker menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas lebih dari sekadar formalitas, melainkan sebuah komitmen nyata untuk menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika kerja di seluruh lini organisasi.
Makna dan Tujuan Pakta Integritas
Pakta integritas adalah dokumen perjanjian antara pejabat dan instansi yang berisi komitmen untuk menjalankan tugas secara jujur, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan penandatanganan ini, diharapkan seluruh pejabat mampu memperkuat integritas pribadi dan institusional, serta menjadi teladan bagi pegawai lain dan masyarakat.
Selain sebagai bentuk komitmen moral, pakta ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan internal dan eksternal. Implementasi dari pakta ini akan diawasi secara rutin dan berkelanjutan, sehingga bisa memastikan bahwa nilai-nilai integritas benar-benar tertanam dalam setiap aspek kerja di lingkungan Kemenaker.
Pesan Menaker: Bangun Budaya Kerja Bersih dan Profesional
Menaker Ida Fauziyah menekankan beberapa pesan penting dalam kesempatan tersebut. Pertama, pentingnya membangun budaya kerja yang bersih dan profesional. Ia menegaskan bahwa integritas harus menjadi pondasi utama dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.
Kedua, Menaker mengingatkan bahwa pejabat dan pegawai harus mampu menjadi teladan bagi bawahan dan masyarakat luas. “Kita harus mampu menunjukkan bahwa bekerja secara jujur dan bersih dari praktik KKN adalah hal yang wajib dan harus menjadi teladan,” ujarnya.
Ketiga, Menaker menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang tepat, tetapi juga oleh komitmen seluruh aparatur negara untuk menjalankan tugas dengan integritas. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam setiap langkah.
Dukungan dan Harapan
Kegiatan penandatanganan pakta integritas ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pejabat dari lembaga pengawas lainnya turut menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah ini. Mereka berharap, langkah ini mampu memacu semangat seluruh aparatur negara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjauhkan diri dari praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Menaker juga menyampaikan harapannya agar seluruh pejabat yang telah menandatangani pakta integritas dapat menjaga dan melaksanakan komitmen tersebut secara konsisten. Ia menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Penutup
Penandatanganan pakta integritas oleh 1.072 pejabat eselon di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM merupakan langkah nyata dalam memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan komitmen bersama dan pengawasan yang ketat, diharapkan budaya kerja bersih dan profesional dapat menjadi kebiasaan yang melekat di setiap lini organisasi.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkukuh semangat integritas di seluruh instansi pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap pegawai dan pejabat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran demi kemajuan bangsa dan negara.